Sarasehan Fintech Universitas Mulia

Pentingnya Mengenali Manfaat dan Risiko Kredit Online

BALIKPAPAN– Saat ini, untuk mengajukan pinjaman, tidak perlu repot mendatangi bank. Cukup melalui aplikasi di smartphone dan uang pun ditransfer ke rekening peminjam. Proses hanya beberapa jam. Artinya, hari itu juga pinjaman cair. Inilah kemajuan teknologi. Semua proses menjadi lebih mudah dan cepat.

Tapi, jika tidak hati-hati, kemudahan akan berubah menjadi bencana. Kredit online, saat ini menjadi sorotan masyarakat. Karena dibalik kemudahan proses pencairan, ada jebakan bunga sangat tinggi dan ancaman teror, jika telat membayar.

Menyikapi hal tersebut, Prodi Hukum (Cyber Law) Universitas Mulia akan mengadakan sarasehan dengan topik “Implementasi Kredit Online, Manfaat, Risiko, dan Solusinya”. Kegiatan tersebut akan menghadirkan pembicara dari beberapa instansi terkait seperti OJK, Polda Kaltim, dan Kominfo Balikpapan.

Rencananya, dipandu langsung Rektor Universitas Mulia Agung Sakti Pribadi SH MH, Sabtu (6/4) mendatang, dan dimulai pukul 08.00–12.00 Wita, di ruang eksekutif (White Campus) Universitas Mulia Balikpapan.
“Undangan gratis, namun peserta terbatas. Jika berminat, segera hubungi panitia yakni Bapak Mestiko (0811 599 570) dan Andi Sari Dama- yanti (0812 548 996 99),” ungkap Agung, beberapa waktu lalu.

Agung menjelaskan, kasus teror oleh debt collector sudah sangat meresahkan. Bahkan, di Jakarta seorang sopir taksi bernama Zulfadhli menjadi korbannya, dengan bunuh diri (11/2) lalu, ketika tak sanggup diteror oleh debt collector. Dia bahkan sempat menulis surat sebelum mengakhiri hidupnya dengan menggantung dirinya dan menyebut pinjaman online telah membuat jebakan setan.

Yang lebih mengerikan, debt collector akan menyebarkan tunggakan utang tersebut ke semua teman-teman konsumen lewat media sosial. “Sebar info ini yang dianggap bisa membuat malu konsumen jika telat bayar tunggakan tersebut,” ujarnya.

Mengapa kredit online yang masuk kategori financial technology (fintech) ini bisa mendapat identitas kerabat dari konsumen? Ternyata di awal mengisi formulir pinjaman, tanpa disadari konsumen setuju data pribadinya yang ada smartphone dapat diakses oleh pihak aplikator.

Akibatnya, begitu telat bayar, mereka bahkan nekat menagih ke rekan-rekan konsumen. Semua kontak bisa dihubungi oleh debt collector dengan mudah. Tindakan menagih dengan menyebarkan info utang ini bahkan dengan cacian dan umpatan kasar, melampaui wewenang yang diizinkan.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberi sanksi terhadap fintech yang melanggar aturan tersebut. Namun hanya fintech yang sah (legal) yang dapat dikenakan sanksi oleh OJK. Celakanya fintech ilegal tidak bisa ditindak oleh OJK, sehingga membutuhkan kerja sama dengan Kepolisian dan Kominfo terkait kasus pidananya ataupun menutup aplikasi mereka.

“Ini yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini. Kami selaku akademisi berbasis IT ingin mencari solusi terkait sanksi atau aturan seperti apa yang mampu mengantisipasi terulangnya kejadian yang menimpa Zulfadhli ini,” jelasnya.

Berdasar Satgas Waspada Investasi, hingga Februari 2019, ada sekitar 404 fintech ilegal. OJK telah menghentikan 231 fintech ilegal dengan meminta blokir kepada Kominfo. Sementara itu, LBH Jakarta telah menerima 3.000 aduan terkait dugaan pelanggaran oleh fintech. Dari 89 aplikasi fintech terlapor, 25 di antaranya tercatat di OJK. Atas hal ini, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), membuka posko pengaduan.
“Bagaimana di Balikpapan? Pengaduan terhadap fintech di Balikpapan belum terdeteksi, seberapa banyak keluhan konsumen. Ini yang akan kita bahas dalam sarasehan Sabtu mendatang,” tutupnya.

Sumber: Kaltim Post (3/4/2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »