Universitas Mulia Sarasehan soal Kredit Online Manfaat, Risiko, dan Solusi dalam Implementasi dari Sisi Pakar BALIKPAPAN

Universitas Mulia (UM) Balikpapan yang terletak di Jalan Manuggal, Sabtu (6/4), sukses mengadakan sarasehan. Yakni, diskusi ringan yang menghadirkan para stakeholder mengenai isu terkini yang sedang hangat di masyarakat, yaitu implementasi kredit online, manfaat, risiko, dan solusinya.
Acara yang dipusatkan di Aula Universitas Mulia, Lantai 2, ini dihadiri lebih 100 peserta. Mereka berasal dari akademisi dan praktisi, seperti dosen, mahasiswa, serta siswa. Sedangkan pembicaranya adalah Dwi Aryanto selaku kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim, AKBP M Dharmanugraha selaku Kasubdit Perbankan dan Pencucian Uang Ditreskrimsus Polda Kaltim, dan Dwi Rachmawati perwakilan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Balikpapan serta tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan.
“Sarasehan ini untuk silaturahmi dan tukar informasi dari para praktisi, terutama pihak berwenang terkait kredit online yang sedang booming. Sehingga bias mendapatkan berbagai informasi yang akurat dari para sumber tepercaya. Nantinya bisa dilakukan kajian akademis secara menyeluruh mengenai kredit online dari sisi manfaat, risiko, dan solusinya,” ungkap Rektor Universitas Mulia Balikpapan Agung Sakti Pribadi.
Dikatakan Agung, kegiatan yang diprakarsai Fakultas Humaniora dan Kesehatan Prodi Ilmu Hukum ini, didapatkan berbagai kesimpulan utama mengenai regulasinya. Pertama, tentang bunga bank harus disesuaikan, dan aplikasi financial technology (fintech) harus ditertibkan bagi yang ilegal. Selanjutnya risikonya banyak pelanggaran kejahatan yang dilakukan saat penagihan. Kemudian, solusinya segera melakukan layanan aduan di aplikasi ““Sitanggap” milik Diskominfo agar segera diproses secara IT, hingga pemblokiran situs. Bagi yang wanprestasi atau salah satu pihak tidak menepati janji, terutama peminjam bisa dilakukan gugatan secara perdata. “Ini merupakan fenomena gunung es yang besar di bagian bawah. Manfaatnya, pengajuan pinjaman sangat mudah dan bias membantu secara cepat pada era digital. Ini juga sebagai peluang usaha yang sangat besar kontribusinya hingga mencatatkan angka rupiah sangat fantastis. Namun, di sisi lain cukup dianggap menerordalam hal penagihan, apalagi peminjam wanprestasi,”” terangnya.
Sementara itu, Dwi Aryanto memberikan pencerahan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (fintech) atau peer to peer lending (P2PL). Sistem ini sebenarnya bagus dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pinjaman. Tetapi harus lebih teliti melihat platform aplikasi pinjamannya. Kemudian saat meminjam dana, jangan gali lubang tutup lubang. ““Jumlah pinjam jangan terlampau besar, sesuaikan dengan kemampuan. Maksimal 30 persen dari pendapatan. Selanjutnya, jangan digunakan untuk keperluan konsumtif. Pelajari aturan dan ketentuannya wajib dipatuhi serta tertib dalampembayaranya, dijamin lancar,”” jelasnya.
AKBP Dharmanugraha juga mengimbau masyarakat Kaltim agar lebih cerdas, awas, dan teliti dalam menggunakan jasa keuangan fintech. Terutama untuk membantu menyelesaikan permasalahan keuangannya. ““Bukan menjadi masalah baru lagi. Teliti mana yang lebih ringan dan sesuaikan dengan kemampuan,” ucapnya.
Dwi Rachmawati juga memberikan tips bagi peserta sarasehan. Yakni lebih bijak dan mawas, dalam memberikan data pribadi secara detail pada aplikasi yang dianggap kurang aman. Terlebih yang ilegal. “Karena data tersebut bias saja disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sumber: Kaltim Post (8/4/2019)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »